Tak Berhenti Cari Musuh, Nikita Mirzani Mulai Serang Mulan Jameela! Ada Apa?

Setelah kabar pemboikotan, sekatang Nikita Mirzani kembali menuai kontroversi publik. Selain saling sindir dengan keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, kini ia berkoar tentang pasangan musisi Ahmad Dhani dan Mulan Jameela.

Usut punya usut, si Nyai turut berkomentar tentang keluarga musisi yang tak mengikuti anjuran karantina.

Pasalnya, keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela baru saja pulang dari Turki. Mereka dituding tak melakukan karantina sesampainya di Tanah Air. Masalah ini cukup menjadi sorotan karena status Mulan yang juga seorang anggota DRP RI.

Masalah tersebut bermula karena postingan seorang netizen bernama Adam Deni yang mengunggah DM Instagram dari seorang netizen.

Isi Dmnya adalah netizen yang enggan disebutkan namanya itu mengaku bertemu dengan keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela di Turki. Tapi, pada tanggal 9 Desember 2021 ia juga melihat keluarga musisi tersebut sedang asyik berbelanja di Mall bilangan Pondok Indah.

Melihat hal ini, Nikita Mirzani juga turur ambil peran dan berkomentar di media sosialnya. Awalnya, ia membandingkan nasib hukum pada masyaraket kecil dan kasus Rachel Vennya.

Ia mengunggah ulang Instagram Story milik temannya dengan tulisan “Ada yang kabur lagi tuh kakak, satu keluarga musisi terkenal,”.

Banyak yang menduga bahwa tulisan tersebut memang untuk keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Namun belum ada kepastian dan komentar lanjutan dari Nyai tentang sosok yang ia maksud.

Anggota DPR Termuda Bela Mulan Jameela soal Karantina: DPR Setara Presiden

Anggota DPR RI Mulan Jameela diterpa isu tidak karantina di Wisma Atlet usai perjalanan ke luar negeri. Anggota DPR termuda, Hillary Brigitta Lasut membela Mulan.
“Dilihat dari sudut pandang hukum, DPR itu setara Presiden kalau dalam pembagian kekuasaan, tidak masuk akal dan tidak etis kalau Presiden karantina di Istana Bogor terus DPR RI karantina di Wisma Atlet,” kata Hillary dalam keterangannya, Senin (13/12/2021).

Jika anggota DPR RI, termasuk Mulan Jameela, harus dikarantina di Wisma Atlet, Hillary menyebut itu bisa dianggap mendiskreditkan kesetaraan lembaga. Hillary mengatakan DPR RI mengawasi kinerja Presiden.

“Presiden harus dikarantina di Wisma juga apabila DPR dikarantina di Wisma Atlet dan tidak dimungkinkan di lapangan karena sambil karantina DPR dan Presiden dan jajaran tertinggi Yudikatif tetap dibebani tugas untuk melaksanakan tugas negara secara virtual. Kalau Presiden dan DPR dan hakim agung dan hakim konstitusi, Kapolri dan Panglima dan Kajagung semuanya harus karantina di Wisma Atlet, selain menyulitkan tugas penyelenggaraan suatu negara, secara keamanan tidak dapat dijamin, khususnya untuk Presiden,” kata dia.

Hillary mengatakan, kalau hanya eksekutif yang dapat perlakuan khusus dan lembaga setara yang mengawasi kinerja Presiden dalam praktiknya tidak mendapat perlakuan yang setara, wibawa kelembagaan pengawas kinerja Presiden seperti DPR berpotensi makin hari makin dianggap lebih remeh. Hillary menyebut jika wibawa kelembagaan tidak dijaga, bagaimana mereka bisa dihargai saat meminta pertanggungjawaban dari para mitra. Dia mengingatkan wakil rakyat diberikan kepercayaan untuk mengawasi kinerja Presiden dan kinerja yudikatif dan DPR pada hakikatnya kolektif kolegial.

“500-an lebih anggota itu baik pimpinan maupun anggota biasa, adalah individu yang membentuk lembaga DPR. Kalau ada yang bilang Presiden itu setaranya cuma sama pimpinan DPR, itu salah secara aturan. Dalam aturan, pimpinan DPR itu dibedakan dari anggota hanya dalam fungsi mengatur jalannya sidang. Sisanya setara demi hukum,” ujar Hillary.

Soal Mulan Jameela, politikus Partai NasDem itu mengatakan, secara aturan tidak ada larangan anggota keluarga seorang Dewan mendampingi saat kunjungan kerja ke manapun karena dibiayai sendiri dan tidak ikut dalam kegiatan inti kunjungan seperti rapat-rapat dan kunjungan pengawasan. Sama seperti karantina masyarakat biasa di hotel, Hillary menyebut satu keluarga diperkenankan karantina di satu ruangan yang sama, apalagi ketika membawa anak-anak

Selanjutnya, Hillary menyebut masyarakat non anggota DPR RI, baik sekretaris, tenaga ahli, maupun anggota keluarga, secara aturan tidak dilarang ikut rombongan kunjungan kerja resmi DPR RI selama diizinkan anggota tersebut dan dibiayai sendiri. “Soal biaya PCR anggotanya saja tidak dibiayai negara karena tidak ada anggarannya, apalagi keluarganya sudah pasti bayar sendiri,” kata Hillary.

“Jadi tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang istimewa sebenarnya apabila dari sudut pandang aturan sehingga keluarga Mbak Mulan karantina di rumah juga tidak dilarang, karena berarti masing-masing rumah anggota Dewan seperti dibuat menjadi lokasi karantina dengan kapasitas kecil, secara keamanan untuk karantina, tidak ada bedanya dengan hotel. Apalagi kalau rumah dinas, banyak sekali pengawas dan rumahnya berdempet dan sanksi sosial ketika keluar rumah hampir dapat memastikan anggota yang karantina tidak berani keluar rumah,” ujar Hillary.

Hillary menekankan, saat karantina, baik DPR, Presiden dan yudikatif tetap terikat tanggung jawab. Jika ada kekacauan atau malfungsi negara saat karantina, Hillary mengatakan tidak mungkin masyarakat menerima atau memaklumi.

“Masyarakat tidak dibebani dengan tanggung jawab yang sama dengan Presiden, DPR dan yudikatif selama proses karantina. Jadi buat saya tidak bisa dibilang tidak adil. Standar saya aturan, karena saya background hukum, segala hal tidak melanggar hukum tidak akan saya salahkan, dan dalam kasus Mbak Mulan ini, tidak ada aturan yang dilanggar olehnya,” ujar Hillary.

Pengacara Ahmad Dhani Bantah Isu

Pengacara Ahmad Dhani, Ali Lubis, menegaskan kliennya dan keluarga, termasuk anggota DPR RI Mulan Jameela, tidak jalan-jalan ke mal usai pulang dari Turki. Ali Lubis menyebut riwayat perjalanan Ahmad Dhani bisa dicek di aplikasi PeduliLindungi.

“Perlu saya sampaikan bahwa tidak benar pada tanggal 9 Desember 2021 sebagaimana apa yang disampaikan oleh netizen di media sosial, yang katanya keluarga Ahmad Dhani jalan-jalan di salah satu mal setelah pulang dari Turki itu tidak benar sama sekali,” kata Ali Lubis saat dikonfirmasi, Senin (13/12).

“Karena hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat dan mengecek langsung riwayat perjalanan di aplikasi PeduliLindungi milik mereka pada tanggal tersebut,” imbuhnya.